Sampah Menumpuk, DPRD Jember Soroti Ratusan Tenaga Honorer DLH yang Dirumahkan

Sudah tiga hari sejak ratusan tenaga honorer kebersihan yang bekerja di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember dirumahkan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan pemerintah untuk menghapus tenaga non-ASN.

Anggota DPRD Jember David Handoko Seto telah menyatakan keprihatinannya mengenai masalah ini. Dia percaya bahwa masalah ini bukan hanya disebabkan oleh aturan pemerintah pusat, tetapi juga karena kealpaan Pemkab Jember yang tidak segera mencatat tenaga honorer mereka dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini adalah masalah yang harus dipecahkan secara serius dan cepat untuk melindungi hak-hak para tenaga honorer.

“Mengapa proses administratif untuk staf Non-ASN tidak segera dilakukan sejak awal? Pemerintah pusat sudah memberikan peringatan sejak setahun yang lalu,” ungkap David ketika diwawancarai.

Saat ini, tugas-tugas kebersihan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga honorer sekarang telah diambil alih oleh pegawai ASN. Namun, karena keterbatasan jumlah tenaga, layanan kebersihan mengalami penurunan kualitas.

Pasar Tanjung sekarang direorganisasi dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). DLH, yang sebelumnya membantu dengan pengangkutan sampah di pasar, kini harus fokus pada area lain yang membutuhkan layanan mereka.

Menurut Adi, keputusan untuk memarkir 336 karyawan kebersihan di DLH akan berdampak negatif pada estetika jalan-jalan. Dengan tidak adanya petugas penyapu jalanan, sampah mulai menumpuk dan mengganggu tampilan kota. Meskipun tugas pengangkutan sampah sekarang ditangani oleh pegawai negeri sipil, tetapi jumlah mereka terbatas dan tidak dapat menangani semua pekerjaan tersebut.

DPRD Jember akan segera berkoordinasi dengan Sekda dan Kepala BKD untuk mencari solusi atas masalah ini. Kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer yang masih diperlukan, seperti para pendidik dan tenaga medis, tidak terkena dampak dari penurunan jumlah honorer. Kami akan bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Keberlangsungan pelayanan publik adalah prioritas utama kami. Penting untuk memastikan bahwa pekerjaan vital seperti tenaga pengajar dan medis tetap berjalan tanpa gangguan, mengingat dampaknya yang besar pada masyarakat. David menekankan pentingnya hal ini dalam pandangannya.

Selain itu, DPRD Jember juga sedang mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki kebijakan ini lebih lanjut. Fraksi Nasdem telah mengajukan surat kepada pimpinan DPRD dan berharap bahwa pembentukan Pansus akan segera dilakukan.

Dengan kebijakan nasional tentang penghapusan tenaga honorer, masalah ini perlu diperhatikan secara serius. Jika tidak ada solusi yang tepat, kami khawatir akan mempengaruhi kualitas layanan publik di Jember. Untuk menghindari dampak buruk tersebut, tindakan konkret harus segera dilakukan.